Home Terbaru FKPI Kecewa Kebijakan Mentan, Jokowi Diminta Turun Tangan

FKPI Kecewa Kebijakan Mentan, Jokowi Diminta Turun Tangan

Portal IDNpos May 5, 2021 3:04 am

IDNPOS – Pimpinan Forum Komunikasi Pembibitan Indonesia (FKPI) Noufal Hadi mengingatkan soal kebijakan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di bidang perternakan nasional. sangat banyak para pelaku usaha di sektor menengah dan juga serta kecil yg dirugikan.

“Kebijakan yg terdapat saat ini belum berpihak pada peternak kecil. Terutama terkait kuota impor Grand Parent Stock atau (GPS) indukan ayam masih sangat berpihak pada perusahaan raksasa, peternak pembibitan Usaha Menengah Kecil (UMK) diabaikan,” ungkap Noufal Hadi di dalam keterangan tertulisnya pada IDNPOS, Hari Selasa (4/5).

Padahal, menurut Noufal Hadi, integrator atau perusahaan perunggasan raksasa telah menguasai Bisnis perunggasan berasal dari hulu sampai ke hilir. Mereka menguasai pembibitan ayam indukan broiler (pedaging) Grand Parent Stock (GPS), pakan, dan juga serta bahkan bermain pada budi daya. Ini mengakibatkan peternak mandiri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengalami kesulitan bibit ayam (DOC).

“Kami di FKPI menuntut transparansi berasal dari pelaksanaan surat Dirjen Peternakan dan juga serta Kesehatan Hewan (PKH) nomor B-15002/PK.010/F2.5/12/2020 tertanggal 15 Desember 2020, yg berisi kuota impor bibit ayam GPS mencapai 600.000 ekor pada 2021,” ujarnya.

Baca Juga :  Wow.. Ekonomi RI -0,74%, Nomor 2 di Asia! Tapi dari Bawah...

Noufal menjelaskan, Charoen Pokphand Indonesia dan juga serta Japfa mendapatkan kuota sebanyak 64 persen sementara 36 persen sisanya dibagi kepada 17 perusahaan. menurutnya, hal ini dapat memicu praktek monopoli di dalam penentuan harga DOC.

“Atas ketidakadilan tersebut, kami FKPI menuntut Presiden Jokowi mengganti Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Karena kebijakannya tidak pro-peternak mandiri rakyat,” tegasnya.

Peternak mandiri yg mengeluhkan tidak mendapat DOC membuktikan terjadi permasalahan pembagian kuota GPS. Hal itu mengakibatkan DOC mahal dan juga serta langka di tingkat peternak mandiri.

Baca serta: Reformasi ASN, Naik Pangkat Tiap Dua Tahun dan juga serta Usia Pensiun Ditambah

Baca serta: KRI Nanggala-402 Tenggelam, AHY: 1 Nyawa Prajurit TNI Sangat Berharga

“Kalau dibiarkan dengan aturan sekarang, maka dua perusahaan perusahaan tersebut dengan kekuatan modal dapat mendapat 80 persen berasal dari kuota. Saatnya Presiden turun tangan dan juga serta mengganti Menteri Pertanian,” imbuhnya.

Diketahui, kuota impor GPS yg ditetapkan dari Direktorat Jenderal PKH tersebut, menerapkan sistem skor. Integrator dan juga serta peternak mandiri memperoleh jatah GPS sesuai dengan skor mereka. Skor tersebut dibuat transparan, namun menurut Noufal justru menjadi tidak transparan karena disusun untuk mematikan pembibit UMK dengan parameter yg tidak mungkin dicapai pembibit UMK.

Baca Juga :  berita terbaru Persija ? setelah Borneo Sudirman ingin kirim bayangkara FC pulang lebih awal - berita

“Pasalnya, parameter ekspor serta olahan diperuntukkan serta pada pembibit UMK mandiri yg bermodal terbatas,” imbuh Noufal.

Menurutnya dua perusahaan besar integrator menyalurkan 80 persen Day Old Chicken (DOC) ke anak-anak perusahaan atau jaringan mereka. Para peternak mandiri kesulitan membeli DOC berasal dari mereka. Sementara bila peternak mandiri membeli DOC kualitas dua, biaya produksi bakal meningkat yg mengakibatkan kerugian peternak.

“Ini yg seharusnya mendorong Menteri Pertanian memberi kuota GPS kepada pembibit UMK karena berasal dari mereka, peternak UMKM mendapat DOC,” kata Noufal.

Karena aturan itu, lanjut Noufal, para peternak yg bergerak di bidang pembibitan merasa terdapat ketidakadilan di dalam pembagian jatah kuota impor GPS.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) Sugeng Wahyudi menyampaikan, saat ini peternak mandiri anggota Gopan kesulitan mendapatkan DOC dan juga serta harganya mahal.

Gopan berharap Presiden turun tangan menyelesaikan masalah impor GPS yg dibuat dengan aturan yg menguntungkan dua perusahaan besar, sehingga terjadi ketidakadilan. Karena menurut Sugeng, terdapat indikasi permainan di dalam pembuatan aturan untuk mematikan pembibit yg kecil sehingga menjurus monopoli,

Baca Juga :  Ustad Maaher Meninggal di Rutan, Habib Rizieq Jadi Ketakutan

“Presiden mesti turun tangan karena telah lima bulan tidak terdapat tindakan berasal dari Menteri Pertanian,” ungkap Sugeng.

Gejala adanya kartel yg menjurus monopoli tersebut, menjadi sorotan Komisi IV DPR RI yg menjadi mitra Kementerian Pertanian. Karena itu, Anggota Komisi IV DPR Budhy Setiawan menegaskan, kuota GPS itu mesti di berikan secara transparan dan juga serta berkeadilan.

“Direktur Jenderal PKH mesti mendengarkan keluhan berasal dari para peternak mandiri dan juga serta pembibit UMK,” ujarnya.

Meskipun terdapat Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU), bila masih terdapat yg yg protes kepada Komisi IV DPR, berarti menunjukkan adanya proses yg tidak transparan dan juga serta berkeadilan, “Ini mesti dikoreksi dan juga serta terdapat perubahan,” ungkap Budhy.

Terkait pembagian yg menguntungkan dua perusahaan unggas tersebut, berpotensi menciptakan kartel dan juga serta monopoli. Untuk itu, Komisi IV akan semakin detail di dalam melihat dan juga serta memantau perkembangan industri perunggasan.

“Kami tidak akan lagi menolelir penguasaan-penguasaan secara besar dari sekelompok pengusaha, yg tidak memperhatikan peternak rakyat,” pungkasnya.

Sumber Referensi & Artikel : J A W A P O S
Saksikan video pilihan berikut ini: